Akses Internet dan Anggaran Terbatas, Peserta Rakerda Usulkan Pendataan Keluarga Door to Door

Daud Umbu Moto selaku kepala Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat Daya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar sistem pendataan keluarga yang akan berlangsung tanggal 1-30 Juni 2020 dilakukan secara manual dengan mendata keluarga dari rumah ke rumah (door to door).

Hal itu karena pendataan keluarga yang dilakukan sebelumnya dengan menggunakan sistem teknologi canggih justru data keluarganya banyak yang tercecer alias tidak akurat.

Kondisi itu sangat berbeda jauh dengan pendataan yang dilakukan dinas yang dipimpinya pada masa sebelumnya secara door to door justru hasil datanya valid.

Karena itu, ia mengusulkan agar pendataan dilakukan secara door to door demi menghasilkan data keluarga yang akurat.

Sementara itu Daud Daniel Bessie, selaku Kepala Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, mengatakqn jaringan internet yang belum menjangkau seluruh wilayah NTT juga akan menghambat sistem pendataan keluarga menggunakan teknologi yang tersedia.

Selain itu, keduanya mengemukakan ketiadaan anggaran juga menjadi salah satu kendala melakukan pendataan itu.

Hal itu karena pemerintah pusat hanya menyediakan anggaran pendataan keluarga bagi 5 kota besar di indonesia. Hal itu berarti daerah harus mengalokasikan anggaran sendiri untuk melakukan pendataan itu.

Keduanya menyampaikan hal itu terhadap pemaparan materi tentang pendataan keluarga secara nasional yang dibawahkan Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat, Drs.Rudy Budiman di aula Hotel Pelita Sumba Barat, Kamis (12/3/2020).

Menurut keduanya, sampai saat ini, daerah belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan keluarga tersebut. Untuk itu, berharap pemerintah propinsi NTT dan pemerintah pusat dapat memfasilitasi anggaran agar kegiatan pendataan dapat terlaksana baik.

Terhadap hal itu Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat, Rudy Budiman menjelaskan, secara nasional proses pendataan tersebut serempak berjalan 1-30 Juni 2020. Memang pemerintah pusat hanya mengalokasikan anggaran pendataan keluarga bagi 5 kota besar di Indonesia karena keterbatasan anggaran.

Karena itu diharapkan masing-masing daerah dapat mengalokasikan anggaran membiayai proses pendataan keluarga tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan jaringan internet, pemerintah terus berkomitmen membangun hingga menjangkau semua daerah pelosok tanah air.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi NTT, Marianus Mau Kuru, S.E, MPH, mengingatkan, jangah mengeluh soal akses internet dalam melakukan pendataan keluarga. Sebagai pimpinan harus kreatif dan solutif, bila di daerah tersebut tidak tersedia jaringan maka secara mencari lokasi yang memiliki jaringan internet agar aktivitas berjalan lancar.

Sedangkan berkaitan dengan anggaran, ia meminta setiiap desa mengalokasikan anggaran untuk melakukan pendataan keluarga. Dan kepala desa sebagai ujung tombak keberhasilan pendataan keluarga karena dia paling mengetahui kondisi warganya.

Sumber: https://kupang.tribunnews.com/2020/03/12/akses-internet-dan-anggaran-terbatas-peserta-rakerda-usulkan-pendataan-keluarga-door-to-door

Humas Perwakilan BKKBN Provinsi NTT