Depan > Index Berita > DUKUNGAN GUBERNUR NTT : KERJASAMA DAN PARTISIPASI AKTIF PEMERINTAH DAERAH BERSAMA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TERHADAP PROGRAM KKBPK.
DUKUNGAN GUBERNUR NTT : KERJASAMA DAN PARTISIPASI AKTIF PEMERINTAH DAERAH BERSAMA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TERHADAP PROGRAM KKBPK.
Rabu, 22 Februari 2017

01.jpg

Kupang (22/02/2017) – Dalam rangka membangun dan meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah, pemerintah daerah bersama mitra kerja dalam pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK guna meningkatkan kualitas manusia Provinsi NTT maka, Perwakilan BKKBN Provinsi NTT melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) bertempat di Hotel Aston Kupang. Kegiatan yang berlangsung mulai dari tanggal 20 sampai dengan 23 Februari 2017 ini mengusung tema “Dengan Program KKBPK Kita Tingkatkan Kualitas Manusia Indonesia Yang Memiliki Karakter Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan sub tema “Melalui Integrasi Program KKBPK dan 8 agenda Pembangunan Daerah NTT, Kita Percepat Pembangunan Di Daerah Tertinggal, Terdepan Dan Terluar (Perbatasan)”.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Kresaputra, SH. M.Si dalam laporannya menyampaikan beberapa capaian indikator program tahun 2016 dimana PPM PB hanya dapat dicapai sebesar 82.225 Akseptor atau 65,44% dari target 125.650 Akseptor. Namun ada beberapa indikator yang menggembirakan bahwa di NTT capaian kesertaan Akseptor yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) hampir kita capai 100% dari yang ditargetkan (91,86%), rata – rata usia kawin pertama wanita juga sudah diatas rata – rata nasional. Pembentukan kampung KB yang sedianya hanya 22 kampung KB, tetapi di NTT di tahun 2016 sudah di bentuk sebanyak 54 kampung KB dengan berbagai intervensi didalamnya. Kondisi ini dapat mempercepat pembangunan Desa / Kelurahan yang tertinggal agar setara dengan Desa/Kelurahan lainnya. Saya bersyukur bahwa di NTT dari beberapa survey ternyata peran tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam pembangunan di NTT khususnya program KKBPK sangat besar.

Selanjutnya dalam sambutan Kepala BKKBN RI yang dibacakan oleh Direktur Perencanaan Kependudukan BKKBN RI Drs. Beni Benu, M.Si bahwa dalam melakukan penguatan terhadap implementasi program KKBPK, BKKBN harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Beliau menambahkan, kedepan BKKBN akan lebih fokus pada upaya menurunkan fertilitas guna mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan mewujudkan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB terutama di daerah tertinggal, perbatasan Kepulauan (DTPK), serta peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja dan pengendalian penduduk.

“Fokus yang juga sangat penting dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat secara utuh adalah sinergitas dan kemitraan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang memiliki pengaruh dan kedekatan yang kuat dengan masyarakat..” jelas Beni.

02.jpg
Dukungan besar juga ditunjukan dengan komitmen Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya melalui sambutannya saat membuka kegiatan ini, mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah menetapkan beberapa sasaran pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sasaran tersebut diantaranya menurunkan TFR dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan CPR dari 61,9% menjadi 66,0% dan menurunkan unmet need dari 11,4% menjadi 9,91% pada tahun 2019.

“Untuk itu saya sangat mengharapkan kerja sama dan partisipasi aktif dari semua sektor untuk ikut mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi NTT. Saya berharap program ini dapat terus di sosialisasikan kepada masyarakat luas” imbau beliau.

Gubernur mengajak semua undangan yang hadir agar bersama – sama untuk ikut mensukseskan program KKBPK demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia di Provinsi NTT, “saya menyadari betul bahwa pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakatnya. NTT maju dan sejahtera hanya bisa dibangun dalam semangat kerja sama dan kebersamaan. Program KB itu terkait dengan pengendalian dan upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan dan yang paling penting bagaimana kita mensosialisasikan 2 anak cukup, mengendalikan kelahiran secara baik, supaya dapat melahirkan anak – anak yang cerdas, berkualitas dan berkarakter” harap Frans.

Pada kesempatan tersebut terdapat beberapa rangkaian acara lainnya antara lain: Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MOU) antara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT dengan Kepala OPD  KB Kabupaten/Kota, dan Penyerahan Buku Panduan Penyuluhan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif bagi Kader yang di saksikan oleh Gubernur NTT, Direktur Perencanaan Kependudukan, Bupati, Wakil Wali Kota Kupang dan Wakil Bupati secara simbolis Kepala OPD  Kabupaten Sumba Barat Daya, Belu dan Lembata.

Diakhir Rakorda peserta menyepakati beberapa rumusan yang intinya menegaskan tentang komitmen OPB KB Kab / Kota, Mitra kerja bersama Perwakilan BKKBN Provinsi NTT untuk melakukan percepatan program KKBPK bersama – sama dan terintegrasi.

03.jpg
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini kurang lebih berjumlah 200 orang yang terdiri dari seluruh peserta Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, Anggota DPRD, Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Prov. NTT, Kepala OPD KB se-provinsi NTT beserta jajarannya, Mitra Kerja dalam hal ini RS W.Z. Yohannes, RS Wirasakti, RS Bhayangkara, RS TNI AU, RS TNI AL, RSUD Kota Kupang, TNI AD, AU dan AL, Polda NTT, Organisasi Wanita, APINDO, BPJS, Perguruan Tinggi, PKBI, KPAD, Aisyiyah, Muslimat NU, IBI, IDI, AAI, IAKMI, PKMI, P2KS, Forum media peduli KKBPK, Toga/Toma, Koalisi Kependudukan, IPADI, FAPSEDU, NGO, PLAN dan seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Provinsi NTT. Kemeriahan kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Belu, Wakil Walikota Kupang, Wakil Bupati TTS, Wakil Bupati Lembata, Wakil Bupati Alor dan Penjabat  Bupati Flores Timur.

Sehari sebelum RAKORDA, dilaksanakannya kegiatan pra rakerda yang di hadiri oleh seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan KB se provinsi NTT. Kegiatan ini dimaksud untuk mengevaluasi pencapaian sasaran program dan anggaran tahun 2016 dan perumusan kebijakan, strategi dan langkah-langkah operasional untuk pencapaian sasaran RKT tahun 2017, serta menyusun Plan of Action (POA) tahun 2017 di 22 Kab/Kota. 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Kresaputra, SH, M,Si dalam materinya menghimbau kepada peserta untuk bersama – sama mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian program yang telah dilalui di tahun 2016, memahami faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan, agar menemukan solusi dan inovasi untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan cakupan program KKBPK di tahun 2017.

Selain itu pada materi Direktur Perencanaan Kependudukan BKKBN RI Drs. Beni Benu, M.Si dalam materi (Dev Info) menyampaikan agar kedepan BKKBN lebih fokus penggarapannya pada data yang terdapat di peta, yang telah di buat sampai ke tk. Desa. “Manfaaatkan peta yang ada di lini lapangan untuk dapat meningkatkan pencapaian program di wilayah bapak/ibu,” kata beliau. *Alf