Depan > Index Berita > Strategi Kebijakan Pembangunan dan Keluarga Berencana Dalam Percepatan Peningkatan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur akan Segera Meluncurkan Profil Kependudukan)
Strategi Kebijakan Pembangunan dan Keluarga Berencana Dalam Percepatan Peningkatan Kualitas SDM Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur akan Segera Meluncurkan Profil Kependudukan)
Jumat, 4 Oktober 2013

Rakor Kesra.jpg
Kupang - Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) RI di T-More Hotel Kupang, mengusung tema kegiatan “Peningkatan Kualitas SDM di Daerah Perbatasan, Terpencil dan Kepulauan Terluar (DPTK)” pada Rabu (02/10/2013).

Pertemuan itu dimaksudkan dalam rangka penanganan masalah kualitas kependudukan yang melibatkan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan komponen masyarakat, sehingga hasil kegiatan itu dapat digunakan untuk penyusunan usulan rekomendasi kebijakan kependudukan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, pada kesempatan itu menjadi narasumber, yang menyampaikan materi tentang kebijakan dan strategi Keluarga Berencana dalam peningkatan Kualitas SDM di NTT. Dalam materinya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dra. Theodora Pandjaitan, M.Sc menguraikan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), termasuk tantangan kependudukan yang mencakup 3 aspek yaitu, kuantitas penduduk, Kualitas penduduk dan komponen pertumbuhan. Terkait dengan peran KB dalam peningkatan Kualitas SDM, Theodora mengemukakan bahwa peran KB dari sisi kesehatan dapat menurunkan Angka kematian Ibu melahirkan (MMR), menurunkan Angka kematian bayi (IMR) dan meningkatkan gizi anak, sementara dari sisi pendidikan, peran KB dapat meningkatkan kecerdasan anak, meningkatkan partisipasi sekolah, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi, “peran KB dalam sisi ekonomi/kesejahteraan yaitu dapat meningkatkan public saving, private saving dan meningkatkan mutu tenaga kerja” Urainya.

Lebih lanjut Theodora mengatakan, hasil investasi program KB merupakan penghematan social cost untuk pelayanan kebutuhan dasar penduduk usia anak-anak serta biaya yang dihemat dapat dialihkan untuk investasi peningkatan kualitas SDM. Dengan demikian, KB merupakan essensial untuk “Human Capital Investment”, instrumen “poverty reduction”, sebagai investasi ekonomi, public saving pendidikan, public saving subsidi pelayanan kesehatan reproduksi, dan private saving biaya kesehatan reproduksi, “apabila program kependudukan dan KB diperkuat dan berhasil maka bonus demografi akan tercapai dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat di Nusa Tenggara Timur” tutupnya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT, Drs. Andreas Kia Nuhan, yang juga sebagai narasumber ketika itu menyampaikan, visi dan misi pembangunan daerah NTT. Menurutnya, bahwa Visi Pembangunan NTT adalah terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai NKRI. Dengan misi, meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing, meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat, Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan potensi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal. Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah, “Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup, Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak, Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan, Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan” terang Andreas.  

Menurut Andreas, Ada 4 (empat) Tekad Pembangunan di NTT, yaitu mengembalikan basis utama ekonomi Unggulan Daerah dan kelembagaan Ekonomi NTT melalui; NTT sebagai Provinsi Jagung, Ternak, Cendana, dan Koperasi.Kebijakan Pembangunan Berbasis Desa/Kelurahan di NTT yaitu dengan SPIRIT ANGGUR MERAH adalah tekad ‘anggaran untuk rakyat menuju sejahtera (anggur merah)’ dengan birokrasi pelayanan publik yang murah dan cepat melalui alokasi belanja publik yang lebih besar dibandingkan belanja aparatur” ungkapnya.

Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa sesuai dengan Peraturan Gubernur NTT nomor 39 tahun 2012, yaitu desa pertanian terpadu, desa pesisir terpadu, desa wisata terpadu, kelurahan jasa dan industri terpadu. Selain itu Pemerintah Provinsi NTT juga telah berupaya dalam penanganan masalah gizi, dengan melakukan pemetaan kasus gizi buruk, menyediakan dana PMT-P balita gizi buruk dan bumil KEK Provinsi NTT.

Kepala Biro Kesra Provinsi NTT ini menegaskan, dalam rangka peningkatan kualitas SDM, maka upaya yang telah dilakukan di Provinsi NTT antara lain, Percepatan Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat melaui progam Desa Mandiri Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) yang diperkuat dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 5 Tahun 2011, Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009, serta Peningkatan kualitas pendidikan melalui program Gong Belajar, Beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.

Diakhir pertemuan, ada beberapa hal yang menjadi catatan Asdep Urusan Kependudukan dan KB Kemenkokesra RI, Ir. Budianto, MM, yang bertindak sebagai moderator, diantaranya, walaupun indikator program KB telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun tetapi secara nasional dari hasil SDKI angka-angka tersebut masih tinggi sehingga perlu percepatan peningkatan program KB terutama pelayanan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan jauh dari tempat pelayanan. Provinsi NTT, sesuai dengan instruksi Gubernur akan segera mewujudkan grand design pembangunan kependudukan daerah. Sementara itu, Grand Design pengendalian kuantitas penduduk, telah disusun dengan dimotori oleh Perwakilan BKKBN provinsi NTT, dan dalam waktu dekat akan segera menyusun dan meluncurkan profil kependudukan Provinsi NTT.

Percepatan penanggulangan kemiskinan pembangunan melalui dana mandiri anggur merah telah memberikan kontribusi yang disignifikan dari tahun ketahun, diharapkan dukungan peran aktif kementerian dan lembaga, guna memperluas jangkauan program pembangunan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di daerah NTT. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah di NTT perlu dimanfaatkan lebih baik demi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.