21 Kabupaten/Kota Ikut Pra Rakerda BKKBN Di Waibakubak

Sebanyak 21 perwakilan dari 21 kabupaten/kota  se-NTT, Kamis (12/3) pagi mengikuti kegiatan Pra Rapat Kerja Daerah BKKBN yang diselenggarakan BKKBN Provinsi NTT di Hotel Pelita-Kota Waikabubak, Sumba Barat. Kegiatan diikuti 58 peserta.

Direktur pelaporan dan statistik BKKBN Pusat, Rudi Rudiman dan Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru hadir sebagai pembicara dalam rapat tersebut.

Pantauan  VN, para peserta tampak sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan terlibat aktif dalam gelaran diskusi dengan materi Penguatan Sistem Informasi Melalui Pendataan Keluarga Tahun 2020 yang dibawakan Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat, Rudi Rudiman.

Banyak peserta mengacungkan tangan saat sesi tanya jawab misalnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SBD, Daud Umbu Moto.

Saat itu, Daud meminta pendataan penduduk yang telah direncanakan bisa dilakukan dengan pola yang benar dari rumah ke rumah dengan mempercayakan pihak BKKBN sebagai medianya.

“Kami di SBD pernah melakukan pendataan semacam itu dan hasilnya banyak data kita yang tidak valid saat dibawa ke provinsi. Sehingga di kesempatan ini saya minta kalau bisa pendataan dari rumah ke rumah saja karena itu datanya lebih valid,” katanya.

Meski rata-rata peserta mengamini pola pendataaan yang ditawarkan namun masih ada peserta yang melihat mekanisme dengan pendataan semacam itu punya kendala jika diterapkan di daerahnya seperti yang disampaikan oleh KPL OPD KB Rote Ndao, Daud Daniel Bessie.

Menurutnya, salah satu kendala karena belum semua desa di NTT mendapat akses jaringan internet.

Sebelumnya, dalam materinya Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat, Rudi Rudiman mengakui pendataan keluarga di tahun 2020 berbeda dengan pendataan di tahun 2015 lalu. Perbedaan itu dilihat dari banyaknya variabel. Di tahun 2015 aspek data menggunakan 47 variabel sedang di tahun 2020 ini sendiri menggunakan 55 variabel dengan basis data PUS by name by address sebagai peta kerja untuk intervensi program KKBPK dan program pembangunan lainnya sekaligus mengukur RPJMN 2020-2024 (TFR, mCPR, TPK dan lain sebagainya).

“Pendataan keluarga sebagai evidence based, dan beyond planning. Semua pendataan ini akan dilakukan pada 1-30 juni 2020 dengan cara formulir plus pencil dan smartphone dengan sasaran 6 provinsi prioritas dan 28 provinsi dengan lokus desa terpilih,” tambahnya.

Bisa Pakai Dana Desa

Sementara Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru mengatakan pelaksanaan pendataan keluarga di tahun 2020 ini memiliki banyak fungsi. Selain untuk mengetahui jumlah penduduk, pendataan ini juga akan memungkinkan para pengambil kebijakan tidak salah dalam memberikan bantuan peningkatan kesehatan keluarga.

Malah, ia mendorong dalam pendataan nanti bisa menggunakan dana desa.

“Untuk anggarannya kita bisa cari jalan lain. Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur dan kepala desa agar kita bisa gunakan dana desa. Foto kopi formulirnya, kita data secara manual. Kami BKKBN bantu olah. Kita buatkan peta daerah mana yang programnya rendah kita beri tanda merah untuk kemudian diperhatikan oleh desa sesuai sasaran yang ada. Kami BKKBN sudah putuskan kami langsung pada desa,” tambahnya.

 

Sumber: https://www.victorynews.id/21-kabupatenkota-ikut-pra-rakerda-bkkbn-di-waibakubak/

Humas Perwakilan BKKBN Provinsi NTT